Dijawab tanggal 2025-03-18 13:59:45+07

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya pada pertanyaan Saudara Saiful Yusuf  terhadap masalah warisan hutang pajak. Secara ringkas, pelunasan hutang pajak dari wajib pajak yang meninggal dunia akan menjadi tanggung jawab ahli waris baik secara pribadi maupun renteng.  

Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur “Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.” 

Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (2) dan penjelasannya menyebutkan wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Kecuali atas pertimbangan Direktur Jenderal Pajak apabila wakil wajib pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, mereka tidak mungkin dibebani tanggungjawab atas utang pajak dari wajib pajak yang meninggal. 

Tata cara pembayaran pada dasarnya warisan yang belum terbagi merupakan satu kesatuan menggantikan ahli waris yang berhak sebagai subjek pajak pengganti, dengan tujuan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

Mengenai tata cara pembayaran, kita dapat melihat Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang berbunyi “Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris.” 

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Maksudnya, penghasilan yang didapatkan harus tetap disetor dan dilaporkan oleh ahli waris yang berhak dengan menggunakan ID Billing yang dibuat atas tunggakan atas nama NPWP Warisan Belum Terbagi (WBT).

Namun jika warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Maksudnya setelah warisan dibagi, NPWP milik Almarhum akan dihapuskan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan berpindah tanggung jawab kepada ahli waris. 

Jadi menjawab pertanyaan Saudara Saiful Yusuf, kewajiban subjek pajak warisan yang belum terbagi dimulai sejak saat meninggalnya pewaris di mana kewajiban perpajakannya melekat pada warisan itu dan berakhir pada saat warisan selesai dibagi. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan  Saudara Saiful Yusuf semoga dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang  Saudara Saiful Yusuf hadapi dan apabila masih ada penjelasan kami yang belum jelas,  Saudara Saiful Yusuf dapat menghubungi kembali di Halo JPN ini atau datang ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Suka Makmue. Terima Kasih, Semoga bermanfaat.