Dijawab tanggal 2024-10-23 11:56:10+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada layanan halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut :

Jika terjadi kesalahan ketik di dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, maka dilakukan pembetulan terhadap kesalahan ketik tersebut atau disebut dengan renvoi. Sayangnya, pengaturan mengenai renvoi tidak ditemukan secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam praktiknya, PPAT melakukan renvoi dengan prosedur yang sama dengan renvoi pada akta notaris yang diatur dalam pasal-pasal UU Jabatan Notaris dan perubahannya sebagai berikut:

1. Perubahan isi akta berupa penggantian, penambahan, pencoretan, dan/atau penyisipan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris 
2. Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Jika tidak bisa, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan; 
3. Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta;  
4. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris 

Akibat Hukum Melakukan Renvoi Akta PPAT Tanpa Diketahui Para Pihak

Setiap renvoi yang dilakukan oleh PPAT haruslah diparaf sebagai bentuk pengesahan oleh para penghadap, saksi, dan PPAT. Jika renvoi tersebut tidak diketahui oleh para pihak sehingga akta tidak dibubuhi paraf sebagai bentuk pengesahan, maka perubahan tersebut tidak sah. Mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (5) UU 2/2014, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sanksi hukum bagi PPAT yang melakukan renvoi tanpa diketahui para pihak : 

1. Karena akta PPAT tersebut tidak dibubuhi paraf oleh para pihak sehingga kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, maka PPAT dapat dituntut mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga oleh penghadap/para penghadap sebagai pihak yang dirugikan. 
2. Dalam kondisi renvoi dilakukan tanpa persetujuan para penghadap sehingga tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh penghadap, maka ada potensi dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh PPAT. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 264 KUHP lama yang masih berlaku.

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang secara Gratis.

Demikian Jawaban Kami Semoga Bermanfaat.