Dijawab tanggal 2024-05-28 12:27:36+07

Yth. Bapak/Ibu, terima kasih telah menggunakan aplikasi Halo JPN untuk berkonsultasi mengenai permasalahan keperdataan anda. 

Mengenai tanah garapan tidak ada dalam UUPA, kita dapat melihat definisinya dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pemberian lahan garapan didasarkan pada surat perjanjian lahan garapan sehingga tunduk pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer. Apabila status objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak sah, Dengan demikian perjanjian (jual beli) tersebut tidak memenuhi syarat obyektif. Apabila syarat obyektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut ialah perjanjian batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Oleh karena itu apabila tidak sesuai dengan dasar perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPer maka kepala desa berhak mencabut perjanjian pemberian lahan garapan kepada A namun apabila tetap terlaksana perjanjian tersebut tetapi tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1320 maka pada saat terjadi masalah baik A ataupun kepala desa tidak dapat saling menuntut. 

Semoga jawaban kami dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan anda.