Dijawab tanggal 2024-09-24 09:56:29+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Tanah kavling dari developer merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka kemungkinan besar tanah yang diperjualbelikan berstatus HGB. Meski berstatus HGB, dapat meningkatkan status tanah tersebut menjadi hak milik setelah tanah berpindah kepemilikannya. Bukti Kepemilikan Tanah Kavling Dalam praktiknya, setelah pembeli membayar uang down payment (DP), maka pembeli akan mendapatkan dokumen berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Hal senada juga diterangkan oleh Djoko dalam bukunya sebagaimana kami kutip, bahwa pembeli dan penjual tanah kavling menandatangani surat pemesanan tanah/surat perjanjian jual beli/perjanjian jual beli/akta jual beli atas perjanjian tanah kavling (AJB). Dalam hal tanah kavling dibeli dari pihak developer perumahan/real estate, maka pembeli tanah kavling juga wajib mengisi dan menandatangani formulir surat pernyataan 15 Bagaimana mekanisme dan kesanggupan membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri yang diberikan oleh pihak real estate (hal. 47). Dengan telah terjadinya peralihan kepemilikan hak atas tanah yang dibuktikan dengan adanya AJB, maka wajib dilakukan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menyebutkan alasan terjadinya peralihan hak. Peralihan hak itu kemudian dicatat dalam buku tanah, sertipikat dan daftar lainnya. Selanjutnya, nama pemegang hak tanah yang lama dicoret dari sertipikat tanah dan dituliskan nama pemegang hak tanah yang baru. Sertipikat tersebut kemudian diserahkan ke pembeli selaku pemegang hak baru. Sertipikat hak atas tanah tersebut berkedudukan sebagai surat tanda bukti hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan ketika membeli tanah kavling dari developer: 1. Pastikan status hak atas tanah kavling dari pihak developer (tidak ada sengketa). Masyarakat dapat melakukan pengecekan ke BPN. Selanjutnya, jika tanah kavling berstatus HGB, dapat ditingkatkan menjadi hak milik dengan mengajukan sejumlah persyaratan ke BPN 2. Pembuatan AJB sebagai bukti terjadinya peralihan kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya, Anda dapat melakukan balik nama sertipikat tanah itu ke BPN. 3. Pastikan pembayaran pajak dan biaya yang timbul atas pembelian tanah kavling telah terpenuhi. Misalnya pembayaran PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 4. Disarankan Anda untuk mengecek akses jalan, lingkungan di sekitar tanah kavling atau area perumahan, serta antisipasi bahaya sekitar jika ke depannya Anda hendak membangun rumah di atas tanah kavling.

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Agam secara gratis.