Dijawab tanggal 2024-07-12 10:36:02+07

1. Utang   piutang   sebagai suatu perjanjian tunduk pada syarat sah sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat   suatu perikatan, terdapat suatu hal tertentu, dan terdapat suatu sebab yang halal.
2. Berdasarkan  ketentuan tersebut, tidak terdapat syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
3. Dalam proses pembuktian   suatu perkara   perdata, lazimnya  alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang  mendalilkan sesuatu sebagaimana ditentukan Pasal   164  HIR   adalah alat bukti surat, karena dalam suatu hubungan keperdataan, surat sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.
4. Namun demikian, dalam hukum acara perdata diatur  5 (lima)  alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal   164  HIR,   yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Jadi apabila seseorang  ingin menuntut pihak lain oleh karena tidak membayar hutang berdasarkan perjanjian utang piutang secara lisan ke Pengadilan, maka orang (Penggugat) tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut disertai   alat   bukti   lain yang mendukung adanya perjanjian lisan tersebut, misalnya bukti transfer atau kuitansi  bermeterai, dan lain sebagainya.