Dijawab tanggal 2024-09-30 10:06:08+07

Bahwa Tim Jaksa Pengacara Negara menjelaskan secara normatif yuridis sebagai berikut:

Tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Penipuan dapat dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, nama palsu, kedudukan palsu, atau kebohongan.

Tindak Pidana Penipuan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan bunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Bahwa dalam kasus yang dialami oleh sdr Atika Wahidi, dalam proses penyelidikan atas laporan yang oleh para konsumen kepada sdr Atika Wahidi, sdr Atika Wahidi harus dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat bahwa bukan dirinya lah yang melakukan penipuan tersebut dengan syarat bahwa sdr Atika Wahidi benar-benar tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun atas tindak penipuan yang telah dilakukan oleh sdr X karena jika sdr Atika Wahidi sempat mendapatkan keuntungan, maka sdr Atika Wahidi dapat memiliki peluang ditetapkan menjadi tersangak meskipun telah terbukti bahwa sdr X adalah tersangka utama, dengan sangkaan atas pidan penyertaan yang diatur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger)”.

Apabila sudah terbukti bahwa sdr Atika Wahidi tidak ikut andil dalam tindak pidana penipuan ini, sdr Atika Wahidi dapat melaporkan kembali sdr X ke Kepolisian atas dasar Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan unsur Pasal yang dapat dipenuhi yaitu :

• Barang Siapa

Unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dalam upaya pembuktian. Bahwa dalam permasalahan ini sdr X mampu bertanggungjawab dan dari diri tersangka tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala indentitasnya dan tersangka merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

• Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa  unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Tersangka melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut. Unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, yaitu si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang mana dalam permasalahan ini, sdr X telah menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melakukan penipuan;

• Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka dan tujuan tersangka melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersangka yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan perkataan bohong dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar korbannya menyerahkan suatu barang. Yang dalam hal ini sdr X telah melakukan serangkaian kebohongan dengan tidak memberikan hak sembako kepada para konsumen yang telah membayar dengan berusaha menggerakan sdr Atika Wahidi untuk melakukan sesuai perintahnya.

Sedangkan penipuan dalam konteks Hukum Perdata tidak didefinisikan dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), namun dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 1328 KUH Perdata, yang sesuai terjemahan Prof. R Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, halaman 340, berbunyi sebagai berikut:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal. 24) menjelaskan bahwa penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan  nomor mesinnya, dan sebagainya.

Lebih lanjut, Subekti juga menambahkan bahwa menurut yurisprudensi, tidak cukup orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, melainkan harus ada rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.

Bahwa Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bangka dalam hal ini berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa menurut pendapat kami, sdr Atika Wahidi dapat saja terlepas dari dugaan Penipuan dimana sdr Atika Wahidi harus dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat bahwa bukan dirinya lah yang melakukan penipuan tersebut dengan syarat tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun atas tindak penipuan yang telah dilakukan oleh sdr X karena jika sdr Atika Wahidi sempat mendapatkan keuntungan, maka sdr Atika Wahidi dapat memiliki peluang ditetapkan menjadi tersangak meskipun telah terbukti bahwa sdr X adalah tersangka utama;
2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses di pengadilan pidana, ketimbang pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (affirmanti incumbit probate), sebagaimana diatur  dalam Pasal 1865 KUH Perdata. Dengan demikian, apabila sudah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas penipuan yang Sdr Atika Wahidi alami tersebut, tentunya akan lebih memudahkan Sdr Atika Wahidi dalam pembuktian gugatan perdata terhadap si pelaku atau setidak-tidaknya dapat meminimalisir gugatan perdata Sdr Atika Wahidi dinyatakan terlalu dini untuk diajukan (premature), sehingga dapat mengakibatkan gugatan Sdr Atika Wahidi dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard). Dalam pengalaman praktik kami sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami menemukan adanya pengecualian dari jawaban kami tersebut di atas, salah satunya adalah gugatan perdata dengan dasar wanprestasi (perbuatan ingkar janji) atas cek yang tidak ada dananya (cek kosong), yang sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, yang langsung mengkualifikasikan penerbitan cek kosong sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUH Pidana. Untuk itu, sebagai referensi tambahan untuk Sdr Atika Wahidi, kami akan mengutip Putusan Mahkamah Agung RI No. 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Oktober 1988, dengan kaidah hukum sebagai berikut: “Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6 % setahun”.