Dijawab tanggal 2024-06-25 14:54:19+07

Selamat datang di Halo JPN Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Terimakasih telah menghubungi kami. 

Kami akan membantu menjawab pertanyaan Saudara

Terhdap persoalan yang sedang anda alami, dapat saya jelaskan bahwa setiap pemberi kerja baik dalam bentuk badan usaha perorangan maupun, badan hukum atau badan lainnya yang hendak mendirikan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya atau karyawannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional baik Kesehatan maupun ketenaga kerjaan serta memungut iuran dan menyetorkannya ke BPJS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan: 
(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
(2) (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran

Setiap pekerja atau karyawan suatu badan usaha wajib dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh pemberi kerja sebanyak 4% dan sebanyak 1 % dari pekerja itu sendiri. 
Pertanyaannya, bagaimana jika pemberi kerja tidak mau membayarkan atau menyetorkan iuran tersebut. Hal ini akan menjadi masalah ketika pekerja/ karyawan menderita sakit dan harus berobat ke rumah sakit. Pekerja atau karyawan tidak akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hingga tunggakan dilunasi oleh pemberi kerja. Dan juga status Jaminan Kesehatannya tidak dapat serta merta langsung dialihkan menjadi BPJS mandiri sebelum tunggakan dilunasi.

Terhadap hal tersebut pemberi kerja sebetulnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) UU No 24 Tahun 2011 yaitu “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Saran kami, agar saudara dapat mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemberi kerja agar dapat segera melunasi tunggakan BPJS Kesehatan tersebut, jika pemberi kerja masih enggan membayar dan menyetorkan maka mintalah bantuan ke pihak BPJS Kesehatan terkait agar dapat melakukan meidasi dan Langkah terakhir jika pemberi kerja tetap membangkang maka anda dapat membuat laporan di kepolisian terkait hal tersebut,