Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya ingin bertanya kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, jika seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan yang tidak ada dalam Undang-undang apakah orang tersebut akan dibebaskan?
terimakasih
Dijawab tanggal 2024-02-20 12:49:55+07
Waalaikum salam Wr. Wb.
Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Kami Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jeneponto
Sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, perlu dipahami Kembali apa itu Asas Legalitas,
Asas Legalitas yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu Tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika Tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum Tindakan dilakukan.
Asas legalitas merupakan Asas yang penting dalam hukum pidana, dalam KUHPidana Asas ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan:
suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana tersebut berisi 2 (dua) hal, yaitu:
- Suatu tindak pidana harus disebutkan atau diirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
- Perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana
Jadi perbuatan seseorang yang melakukan sebuah tindak kejahatan yang tidak ada dalam UU dapat dibebaskan.
Sekian Jawaban kami semoga bermanfaat.
Terima KasihWaalaikum salam Wr. Wb.
Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Kami Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jeneponto
Sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, perlu dipahami Kembali apa itu Asas Legalitas,
Asas Legalitas yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu Tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika Tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum Tindakan dilakukan.
Asas legalitas merupakan Asas yang penting dalam hukum pidana, dalam KUHPidana Asas ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan:
suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana tersebut berisi 2 (dua) hal, yaitu:
- Suatu tindak pidana harus disebutkan atau diirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
- Perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana
Jadi perbuatan seseorang yang melakukan sebuah tindak kejahatan yang tidak ada dalam UU dapat dibebaskan.
Sekian Jawaban kami semoga bermanfaat.
Terima Kasih
KN. JENEPONTO
Alamat : 1. Kantor Kejaksaan Negeri Jenepoonto Jl. Sultan Hasanuddin No. 27 Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto 2. Ruang JPN pada Kantor Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto Lt. 2
Kontak : 82189965301
Terbaru
Apakah pesan WhatsApp bisa dijadikan bukti perjanjian utang piutang?
Bagaimana cara menuntut pengembalian
