Dijawab tanggal 2024-07-12 17:03:31+07

Dalam kasus yang Anda sampaikan, Anda tidak mengetahui bahwa Anda dijadikan penjamin utang, maka tentu tidak sesuai dengan prinsip penanggungan dalam KUH Perdata, sebab tidak ada kesukarelaan yang tegas dinyatakan oleh Anda kepada debitur.

Selain itu, sepanjang penelusuran kami dalam POJK 10/2022, tidak dikenal istilah penjamin utang oleh pihak ketiga dalam layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“LPBBTI”) atau dikenal dengan istilah pinjol.

Kedudukan pihak ketiga dalam pendanaan pada LPBBTI atau pinjol, menurut Butir XII angka 1 SE OJK 19/2023 hanya disebutkan dapat sebagai kontak darurat untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat.

Terkait dengan penagihan utang oleh pinjol melalui pihak ketiga, maka hal ini diatur di dalam SE OJK 19/2023 yang memuat beberapa pedoman penting terkait tata cara penagihan, antara lain:

1. Tenaga penagihan telah mempunyai sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK;
2. Penagihan tidak dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan dan/atau Tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana;
3. Penagihan tidak mengintimidasi, merendahkan SARA dan cyber bullying kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga dan harta bendanya;
4. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana;
5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.

Berdasarkan ketentuan di atas, penyelenggara pinjol tidak dibenarkan menagih utang debitur kepada Anda selaku pihak ketiga. Selain itu, menurut Butir XII angka 1 SE OJK 19/2023 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, posisi pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat, sekalipun atas dasar kesepakatan, hanya dapat dilakukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan penerima dana.