Dijawab tanggal 2024-07-02 12:50:55+07

Salam hangat.

Terimakasih atas kepercayaan Saudara menggunakan layanan halo JPN

Adapaun jawaban dari kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Utang piutang sebagai suatu perjanjian tunduk pada syarat sah sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

1. Sepakat pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat membuat suatu perikatan;
3. Terdapat suatu hal tertentu; dan 
4. Terdapat suatu sebab yang halal. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. 

Lalu menurut ketentuan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu sebagaimana ditentukan Pasal 164 HIR adalah alat bukti surat, karena dalam suatu hubungan keperdataan, surat sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Namun demikian, dalam hukum acara perdata diatur 5 (lima) alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, yaitu:

1. Surat,
2. Saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan, dan 
5. Sumpah.

Jadi apabila teman Saudara, Saudara X, ingin menuntut Saudara Y karena tidak membayar utang berdasarkan perjanjian utang piutang secara lisan ke Pengadilan, maka Saudara X dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang piutang secara lisan tersebut disertai alat bukti lain yang mendukung adanya perjanjian lisan tersebut, misalnya bukti transfer atau kuitansi bermeterai, dan lain sebagainya.