Dijawab tanggal 2024-10-10 17:01:11+07

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, tanah yang berada di bantaran sungai dalam radius tertentu (umumnya minimal 6 meter dari tepi sungai) merupakan *tanah negara* yang tidak boleh dimiliki atau dipergunakan untuk keperluan pribadi, karena termasuk dalam area sempadan sungai.

Dalam kasus Anda, jika tanah yang dimaksud berada dalam radius 6 meter dari tepi sungai, maka tanah tersebut masuk kategori tanah sempadan yang tidak dapat disertifikatkan sebagai hak milik pribadi.

Ketika Anda mengajukan sertifikasi tanah yang terletak dekat dengan sungai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memperhitungkan tanah sempadan sungai tersebut sebagai bagian dari tanah negara. Ini berarti tanah dalam batas sempadan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam sertifikat hak milik Anda.

Jika ada kelebihan tanah (dalam hal ini 1 meter x 50 meter) yang sudah masuk ke dalam area sempadan sungai, maka tanah tersebut perlu dipisahkan dari pengajuan sertifikasi karena sudah menjadi tanah negara. Namun, terkait pembayaran 1 meter tanah ini, hal tersebut harus diperjelas lebih lanjut dengan pihak BPN atau pemerintah daerah setempat, karena biasanya tanah sempadan tidak memerlukan pembayaran apapun dari pihak pemohon sertifikat.

Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah berkonsultasi langsung dengan pihak BPN atau kantor pertanahan setempat mengenai situasi tanah Anda. Pastikan bahwa Anda mendapatkan penjelasan yang jelas tentang aturan sempadan sungai dan bagaimana penghitungan tanah dilakukan.
  
Jika Anda merasa ada perbedaan dalam pengukuran batas tanah dan sempadan sungai, Anda dapat meminta pengukuran ulang oleh petugas yang berwenang untuk memastikan luas tanah yang tepat.

Setelah mengetahui batas sempadan sungai secara pasti, ajukan permohonan sertifikasi hanya untuk tanah yang tidak termasuk dalam area sempadan. Area 6 meter dari tepi sungai memang akan tetap menjadi tanah negara dan tidak dapat disertifikatkan sebagai milik pribadi.

Jika masih ada permasalahan terkait tanah sempadan dan proses pembayaran, Anda bisa berkonsultasi dengan pengacara yang berfokus pada hukum agraria untuk mendapatkan solusi hukum yang lebih tepat sesuai dengan kasus Anda.