Dijawab tanggal 2024-03-04 08:56:43+07

Yth. Bapak/Ibu. Terima kasih telah mempercayakan permasalahan hukum anda untuk dijawab oleh HaloJPN.

Terhadap pertanyaan Bapak/Ibu, dapat kami jawab bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT tugas Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sedangkan, tugas dari Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UUPT adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Bila melihat dua ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, sudah dapat diketahui bahwa tugas utama Direksi adalah melakukan pengurusan PT, sedangkan tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengurusan PT. Jika di dalam suatu PT Direksi merangkap sebagai Dewan Komisaris, terlebih lagi bila dipegang oleh satu orang, maka akan berakibat munculnya benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini karena jalannya pengurusan PT dikhawatirkan tidak terkendali sebab kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengurusan dipegang oleh orang yang sama.

Apabila terjadi kerugian atau kepailitan akibat benturan kepentingan dalam pengurusan PT, Direksi yang merangkap Dewan Komisaris tidak bisa mengelak dari tanggung jawab penuh secara pribadi, sebab berdasarkan Pasal 95 ayat (5) huruf c jo. Pasal 104 ayat (4) huruf c UUPT, Direksi yang dapat membuktikan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian atau kepailitan PT. Sementara itu, dari sisi Dewan Komisaris yang merangkap Direksi, tanggung jawab penuh secara pribadi berlaku apabila Dewan Komisaris mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan berdasarkan Pasal 114 ayat (5) huruf b jo. Pasal 115 ayat (3) huruf c UUPT. Jadi, di dalam ketentuan UUPT tidak diatur secara tegas bahwa Direksi dalam satu PT yang sama dilarang atau dibolehkan merangkap sebagai Dewan Komisaris Akan tetapi, rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu PT oleh satu orang yang sama dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kerugian PT yang disebabkan adanya benturan kepentingan mengakibatkan Direksi yang merangkap Dewan Komisaris atau sebaliknya harus bertanggung jawab secara penuh hingga harta pribadi.

Demikian jawaban kami. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menemui Jaksa Pengacara Negara untuk mengonsultasikan hal tersebut di Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Jl. Trikora No. 02, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan