Dijawab tanggal 2024-09-12 11:55:28+07

Bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PP Nomor 39/2023), menyebutkan Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Permohonan penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri bersamaan dengan penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening pengadilan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 39/2023, Permohonan penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal:

1. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;
2. Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
4. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
5. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
6. masih dipersengketakan kepemilikannya;
7. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
8. menjadi jaminan di bank.

Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri berupa uang dalam mata uang Rupiah. Kemudian pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ganti kerugian dapat dititipkan ke pengadilan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 39/2023.