Dijawab tanggal 2024-12-10 11:52:43+07

Terimakasih sudah mempercayakan pertanyaan anda kepada Jaksa Pengacara Negara

Pada perjanjian perdata harus memiliki kekuatan hukum yang kuat agar dalam kedepannya jika terjadi masalah, Agar perjanjian utang piutang terjamin secara hukum, maka harus memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni

1. Kesepakatan: Syarat sah suatu perjanjian yang pertama adalah terjadinya kesepakatan dimana dalam perjanjian utang piutang harus disepakati oleh kedua belah pihak akan isi dari perjanjian yang telah dibuat, dalam mencapai kesepakatan dilarang untuk memaksa atau menggunakan cara-cara untuk mempengaruhi dengan tipu muslihat .
2. Kecakapan: Sementara untuk para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian, dalam perjanjian utang piutang baik kreditur dan debitur harus cakap atau mampu dalam materiil dan immaterial.
3. Suatu hal yang tertentu: Objek perjanjian harus jelas dan tertentu, misalnya jumlah uang yang dipinjamkan sehingga dalam perjanjian utang piutang 
4. Sebab yang halal: Tujuan dari perjanjian harus sah menurut hukum dan tidak melanggar suatu hukum seperti pemufakatan jahat.

Jika syarat obyektif dari perjanjian yaitu syarat no 1 dan 2 itu tidak tercapai maka perjanjian tersebut, batal demi hukum (dianggap perjanjian itu tidak pernah ada), sementara jika syarat subjektifnya yaiut syarat no 3 dan 4 yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatallkan.

Maka singkat kata untuk dapat memastikan syarat perjanjian yang mampu menjamin secara hukum harus memiliki 4 syarat seperti yang sudah dijelaskan, ketelitian dalam membuat perjanjian menjadi keharusan sehingga tidak ada masalah kedepannya.

Demikian kami sampaikan apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batang.