Dijawab tanggal 2024-05-20 08:23:54+07

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang, yang mana dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, atau dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.
Dasar hukum perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut.
Dengan kata lain, setidaknya dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak, di mana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (toestemming) dari mereka yang mengadakan persetujuan itu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat sah perjanjian berikut ini.
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.
Sebagaimana diterangkan dalam Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi, apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif pada angka 1 dan 2, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif pada angka 3 dan 4, maka perjanjian batal demi hukum.
Kemudian menjawab pertanyaan Anda, mengenai kesalahan identitas para pihak menurut hemat kami bukanlah termasuk persoalan syarat sah perjanjian. Namun demikian, kami berpendapat jika dalam perjanjian itu tetap disepakati oleh para pihak yang mengadakannya dan para pihak cakap menurut hukum, maka perjanjian itu tetap berlaku dan dapat diperbaiki mengenai identitas para pihak yang salah tersebut.