Dijawab tanggal 2024-06-25 10:44:50+07

baiklah, izinkan kami menjawab pertanyaan Bapak/Ibu tersebut dimana Mengacu pada Pasal 34 ayat (1) UU PT, penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Adapun penyetoran modal saham yang dilakukan dalam bentuk lainnya disebut dengan inbreng. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Terhadap penambahan modal perseroan harus dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU PT.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar dan wajib diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Dalam hal ingin menjadikan mobil pribadi sebagai aset perusahaan ataupun melakukan penambahan modal perseroan, perusahaan harus mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2021.

Adapun ketentuan perubahan anggaran dasar yang harus dinyatakan dalam akta notaris juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Permenkumham 21 Tahun 2021 bahwa perubahan anggaran dasar atau data perseroan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Kemudian setelah memasukkan mobil pribadi menjadi aset perseroan, dengan demikian pemilik awal yang bersangkutan telah melepaskan kepemilikan mobil milik Anda tersebut untuk sepenuhnya menjadi harta kekayaan PT.

Selanjutnya, permohonan perubahan anggaran dasar diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan melampirkan dokumen antara lain sebagai berikut.

1. Pernyataan elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
2. Akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
3. Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. bukti pembayaran untuk:
6. biaya perubahan anggaran dasar; dan
7. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
8. bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan, neraca perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan;
9. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh direksi; dan
10. salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian yang dapat kami jawab, semoga bermanfaat, terimakasih

wassalam..