Dijawab tanggal 2023-05-08 14:44:26+07

selamat siang bapak, kami akan menjawab pertanyaan yang bapak ajukan.

1. Perjanjian utang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas dan terperinci. Namun, peraturan mengenai utang piutang tersirat dalam 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.
2. Kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang melahirkan hubungan keperdataan yang menjadi undang-undang bagi para pihak. Hal ini sebagimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sehubungan dengan itu, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dilaksankan dengan itikad baik. Kemudian, apabila tidak ada kesepakatan rinci dalam bentuk tertulis, KUH Perdata merupakan aturan dasr yang harus dipatuhi para pihak.

1. Berpedoman pada KUH Perdata, setiap penafsiran, Tindakan maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus merujuk pada perjanjian utang piutang dan KUH Perdata. Tidak terkecuali dalam menentukan suatu pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi.
2. Ahli hukum perdata pada umumnya mengkategorikan wanprestasi kedalam 4 kedaan, yakni :
3. Sama sekali tidak memenuhi
4. Tidak tunai memenuhi prestasi
5. Terlambat memenuhi prestasi
6. Keliru memenuhi prestasi
7. Peminjam atau pihak yang berutang dapat dikatakan berada dalam keadaan ingkar janji/wan prestasi apabila telah menerima teguran atau somasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang.
8. Adapun hasil akhir dari tidak ditindaklanjuti teguran atau somasi terhadap keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang ke Pengadilan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan di persidangan berdasarkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa pihak yang berutang benar-benar lalai memenuhi prestasinya.
9. Saat dinyatakan lalai, Pengadilan akan mewajibkan pihak yang lalai untuk segera memenuhi prestasinya. Kemudian, Pengadilan juga dapat menyita sejumlah harta benda milik pihak yang berutang.
10. Dalam konteks ini, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh Debitur atau pihak pemberi utang. Secara hukum, kreditur berhak meminta bantuan Pengadilan untuk mengeksekusi barang si pihak yang berutang.
11. Dalam rangka mmelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kepolosian Republik Indonesia dilarang menjadi penagih piytang atau menjadi pelindung orang yang mempunyai utang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin ANggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Mempedomani ketentuan Pasal 5 PP No. 2 Tahhun 2003 tersebut, maka secara hukum pihak Kepolisian dilarang untuk melakukan penagihan utang dan/atau nmenjadi pelindung orang yang mempunyai hutang, dalam hal subjek hukum hendak menagih hutang seseotang dapat menggunakan jalur hukum dengan menggunakan jasa advokat.