Dijawab tanggal 2023-04-03 14:57:55+07

Terima kasih telah mengunjungi Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Sinjai pada website Halo JPN.

kami akan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang anda hadapi secara profesional.

terkait pertanyaan anda tentang perjanjian sewa menyewa apakah perlu dibubuhi materai,

kami akan memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan tentang perjanjian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Lebih lanjut dijelaskan dalam KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:

• kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
• kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
• suatu pokok persoalan tertentu;
• suatu sebab yang tidak terlarang.

sebelum lanjut ke pertanyaan anda tentang pembubuhan materai dalam dokumen perjanjian yang anda buat, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan materai dan apa fungsi materai. ketentuan tentang materai diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. Sedangkan bea meterai adalah pajak atas dokumen.

kemudian kegunaan materai sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai antara lain:

1. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
2. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai;
3. menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
4. menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; 
5. menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dapat diketahui bahwa materai bukanlah merupakan suatu syarat sah perjanjian. Karena syarat sah perjanjian ada 4 sebagaimana dijelaskan di atas yang di dalamnya tidak disebutkan tentang materai. Adapun fungsi dari suatu materai adalah sebagai bentuk pembayaran pajak suatu dokumen  apabila ingin dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.