saya ingin bertanya tentang Desa adat yang meminta retribusi kepada badan usaha yang berada di wilayah desa adat bagaimana ya pak?
Dijawab tanggal 2023-03-30 08:18:19+07
Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada layanan halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut :
Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan :Pendapatan Desa Adat Bersumber dari :
- Pendapatan asli Desa Adat;
- Hasil pengelolaan paduwen Desa Adat;
- Alokasi APBD Provinsi;
- Bantuan Pemerintah KAbupaten/Kota;
- Bantuan Pemerintah Pusat;
- Hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
Berdasarkan aturan tersebut terkhusus pada huruf f, desa adat diartikan dapat menerima/meminta retribusi dari pihak ke-3 (badan usaha di wilayah desa adat setempat) dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa adat dengan catatan pungutan tersebut tidak mengharuskan/mematuk jumlah terkait jumlah yang harus diberikan dengan kata lain pihak ke-3 memberikan dengan tulus dan ikhlas.
Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jembrana secara gratis.
Demikian Jawaban Kami Semoga Bermanfaat.
KN. JEMBRANA
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
Kontak : 81703362619
Terbaru
Tanah Milik Abdul hari saat didaftarkan menurut BPN milik PT. Keyza
Tanah milik Abdul Hari seluas 4 hekta
