Dijawab tanggal 2023-03-03 15:42:58+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada layanan halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut :

Berdasarkan kasus posisi yang disampaikan pemohon, JPN berpendapat:

1. Bahwa terkait pengalihan asset yayasan ke yayasan lain. Sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2001 dalam pasal 37 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa, “pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina”. sehingga pengalihan asset yayasan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pembina yayasan. Dan dalam hal ini JPN bukanlah pengurus ataupun pembina yayasan, sehingga JPN tidak berwenang untuk melakukan pengalihan asset yayasan. 
2. Bahwa Saudara maupun masyarakat setempat dapat mengirim surat kepada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Mamuju untuk membuat permohonan dalam hal membantu menyelesaikan permasalahan diatas dengan menjadi Fasilitator. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Bab VI huruf A Nomor 1, yakni :

“Wewenang Jaksa Pengacara Negara

1. Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan Tindakan Hukum Lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam sengketa atau perselisihan perdata:
2. antar Negara atau Pemerintah; atau
3. antar Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar negara atau Pemerintah.

Demikian jawaban yang kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan, dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Mamuju secara gratis. 

Semoga bermanfaat.