Dijawab tanggal 2023-03-09 10:26:13+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada layanan halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut :

Pertama – tama dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Black’s Law Dictionary menyebutkan bahwa nominee adalah One designated to act for another as his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of acting for another, in representation of another, or as the grantee of another.

Terjemahannya: seseorang ditunjuk bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dalam pengertian terbatas. Ini digunakan sewaktu-waktu untuk ditandatangani oleh agen atau orang kepercayaan. Tidak ada pengertian lain daripada hanya bertindak sebagai perwakilan pihak lain atau sebagai penjamin pihak lain.

Perjanjian nominee sering disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat belah pihak, orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik Tanah pada sertifikatnya.

Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) melarang WNA memiliki tanah dengan status Hak Milik di Indonesia

Ketentuan mengenai dilarangnya warga negara asing memiliki tanah di Negara Republik Indonesia diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) Dalam huruf B angka 4 SEMA  Nomor 10 Tahun 2020 menentukan:

“Penggunaan pinjam nama (nominee arrangement: pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA atau pihak lain.“

Oleh karena itu, peminjaman nama dalam pembelian tanah oleh WNA melalui nominee ini adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, Sehingga berimplikasi tidak sah di mata hukum. Sebagai akibatnya, pemilik sah atas nama dari hasil pinjam nama dalam membeli tanah ini adalah nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumbawa secara gratis.

Demikian Jawaban Kami Semoga Bermanfaat.