Dijawab tanggal 2023-05-30 16:07:37+07

Terima kasih , Sahabat JPN

berikut jawabannya :

• Apabila keadaan yang meninggal merupakan tersangka korupsi di tahap penyidikan maupun penuntutan atau putusan , berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Tipikor ,pasal 34 Undang-Undang Tipikor ,pasal 38  ayat (2) Undang-Undang Tipikor , Dan telah adanya kerugian negara yang nyata maka ahli waris dapat di gugat oleh JPN maupun Instansi terkait dimana yang meninggal bekerja sebelumnya. 
• adapun bunyi pasal 33 UU Tipikor yaitu :
  • Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
• Bunyi pasal 34 UU Tipikor yaitu :
  • Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
• Bunyi pasal 38 Ayat (2)  UU Tipikor yaitu :
  • Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
• Dan berdasarkan Perja No 7 tahun 2021 JPN dapat melakukan gugatan sesuai pedoman tersebut 
• Kemudian apabila utang piutangnya bukan dari hasil korupsi maka JPN tidak dapat menggugat, melainkan instansi terkait yang dapat menggugat perdata kepada ahli waris (tentang hukum private) perdata antara yang meninggal dengan instansi terkait hubungan pribadi yang meninggal . sekian terimakasih