Dijawab tanggal 2023-05-12 10:26:09+07

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Permendagri RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Penyusunannya mengikutsertakan masyarakat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Permendagri Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Perubahan terhadap RKP Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Permendagri Tentang Pedoman Pembangunan Desa yakni:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan.
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Persyaratan tersebut harus ditindak lanjuti dengan melakukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) dan (3) Permendagri Tentang Pedoman Pembangunan Desa yakni:

Ayat (2):

Kepala Desa dalam melakkan Perubahan RKP Desa sehubungan dengan terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
2. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. 
3. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB. 
4. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 

Ayat (3):

Kepala Desa dalam melakkan Perubahan RKP Desa sehubungan dengan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB.
4. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
    

Selanjutnya Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus terkait Rancangan RKP Desa perubahan. Setelah itu ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Berdasarkan ketentuan yang telah kami jelaskan tersebut tidak ada batasan waktu untuk dilakukannya perubahan tersebut. Namun perlu dilihat Kembali ada atau tidak petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Bupati terkait waktu diperbolehkannya melakukan Perubahan RKP Desa maupun APBDes.

Demikian penjelasan dari kami, apabila bapak/ibu merasa kurang puas atau kurang mengerti atas penjelasan diatas, bapak/ibu dapat langsung datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Belitung agar bapak/ibu dapat berkonsultasi secara langsung dengan Jaksa Pengacara Negara.