Dijawab tanggal 2023-03-15 11:52:11+07

Terimakasih atas kepercayaan Saudari kepada halo JPN, adapun jawaban kami atas pertanyaan Saudari adalah sebagai berikut:

Bahwa ketentuan mengenai jangka waktu hak pakai diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dimana;

• Hak Pakai ("HP") atas tanah negara dan HP atas Hak Pengelolaan ("HPL") diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dan diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah, Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional, Badan keagamaan dan badan sosial.
• HP atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Mengenai ganti rugi untuk pemegang hak sebelumnya yang harus dibayarkan oleh Pemda dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau Pembuatan Pasar, hal tersebut diatur di dalam Perpres No. 71 tahun 2012 dimana pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi antara lain ialah:

1. Pemegang hak atas tanah
2. Pemegang pengelolaan
3. Nadzir untuk tanah wakaf
4. Pemilik tanah bekas milik adat
5. Masyarakat hukum adat
6. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
8. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah

Demikian kami sampaikan, apabila saudari masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, saudari dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir secara gratis.