Dijawab tanggal 2023-03-16 12:35:43+07

Hallo sahabat JPN, Terimakasih atas pertanyaan yang sudah di ajukan oleh bpk/ibu.

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menyatakan: Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah adalah Akta Jual beli dan sertifikat. Maka untuk meningkat kan pengakuan hak milik atas tanah yang berupa Tanah adat, Girik, Letter C segera di daftarkan permohonan atas kepemilikan tanah tersebut untuk memperoleh Hak atas Tanah pada Badan pertanahan yang di sebut dengan sertifikat, pengakuan Hak milik atas tanah yang di tuangkan dalam bentuk Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas tanah berdasarkan pasal 19 Ayat (2) UUPA dan pasal 31 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya mengatur Peralihan Hak Atas Tanah karena pewarisan terhadap tanah yang sudah disertifkatkan, sehingga untuk tanah yang belum bersertifkat tetap mengacu kepada Pasal 12 Ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997. 

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No.  24 Tahun 1997, Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. Pembuktian hak dan pembukuannya;
3. Penerbitan sertifikat;
4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat: 

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa oleh karena tanah tersebut merupaka tanah warisan, dengan mengacu kepada PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena pewarisan pada Pasal 42, sebaiknya dilengkapi juga dengan Persetujuan Ahli Waris Lainnya dan Surat Keterangan sebagai Ahli Waris. 

Bahwa saran yang dapat diberikan yakni: 

1. agar pemohon membuat surat keterangan tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang menjelaskan riwayat tanah dan diketahui oleh Ketua Lingkungan, serta saksi-saksi batas yang langsung menjelaskan bagian dari pemohon. 
2. Agar pemohon berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara terkait pendaftaran tanah pemohon agar memiliki sertifikat.
3. Pemohon dapat mengikuti program PTSL yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara.