Dijawab tanggal 2023-06-15 14:30:55+07

Terima Kasih atas kepercayaannya telah bertanya kepada Tim JPN Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Sehubungan dengan pertanyaan dari Ibu Herawati, berikut kami sampaikan penjelasan atau tanggapan atas pertanyaan yang dimaksud.

1. Mengenai status kreditur/debitur dalam suatu perikatan 

Status kreditur dan debitur dalam perikatan apakah dapat dipidana?

1. perlu kami sampaikan bahwa dalam hal terjadi perikatan antara kreditur dan debitur dapat dilaporkan dugaan tindak pidana, dugaan tersebut apabila dalam proses persyaratan berlangsungnya perikatan ditemukan pemalsuan dokumen dan/atau penyimpangan.
2. dalam keadaan tertentu dalam proses berlangsungnya perikatan terdapat adanya unsur penipuan (tipu muslihat, serangkaian kebohongan) untuk mencapai perikatan tersebut maka kreditur/debitur dapat dijadikan tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan.
3. selama proses terjadinya perikatan antara kreditur dan debitur namun debitur macet dalam melakukan pelunasan utang kepada kreditur atau dengan alasan murni karena ekonomi maka debitur tidak masuk unsur penipuan/penggelapan karena masuk kedalam ranah Perdata.

Pada prinsipnya, masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkup Hukum Perdata, sehingga tidak bisa di bawa keranah Pidana  dasar hukumnya pasal 19 ayat 2 UU No : 39 th 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

2. Sehubungan dengan anda dapat dipidanakan  oleh si A dan anda dapat mempidanakan si C sebagai berikut

Bahwa terkait hal tersebut anda dapat dipidanakan oleh A dengan dugaan penipuan atau penggelapan begitu juga sebaliknya anda dapat mempidanakan dengan dugaan penipuan atau penggelapan, namun laporan saudara atas penipuan C atau sebaliknya merupakan kewenangan Penyidik untuk menentukan apakah persoalan yang yang dialami saudara tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan alat alat bukti yang dapat dikumpulkan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP. 

Namun apabila Anda tidak melakukan pembayaran dengan alasan murni karna Ekonomi, maka debitur tidak masuk dalam unsur penipuan/penggelapan karena masuk ke dalam ranah Perdata, tentu hal tersebut mengacu kepada 3 Poin diatas.

Saran kami sebaiknya anda menempuh jalur Mediasi dengan si A, begitu juga dengan si C, terkait permasalahan tersebut agar tercapainya kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak tercapai kesepakatan tersebut, anda bisa menempuh gugatan perdata yaitu wanprestasi ke Pengadilan Negeri untuk menuntut uang anda kembali kepada C.

Demikianlah Penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas Pertanyaannya kami ucapkan Terimakasih.