Dijawab tanggal 2023-03-10 07:28:04+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut :

Dasar hukum khusus yang mengatur hutang piutang di Indonesia terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan syarat perjanjian pinjam meminjam, dijelaskan lebih rinci di Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan setidaknya harus ada 4 syarat saat melakukan perjanjian pinjam meminjam sah di mata hukum. Di antaranya adalah:  Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut dengan berkomitmen menepati janji. Memiliki kecakapan membuat perikatan yang resmi. Sebab pada beberapa contoh kasus hukum perdata hutang piutang di Indonesia, perikatan atau perjanjian yang dibuat masih banyak celah. Mengenai suatu hal tertentu. Memiliki sebab yang halal. Ternyata, hutang piutang juga dilindungi Hak Asasi Manusia. Lebih tepatnya adalah pada Pasal 19 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM atau biasa disebut dengan UU HAM. Inti dari pasal tersebut adalah pemilik hutang tidak berhak diadili dan dipenjara karena ketidak mampuannya membayar hutang. Sayangnya, tidak semua orang yang memiliki hutang bersikap kooperatif. Oleh sebab itu, pemilik hutang bisa dipidanakan atas dasar Pasal  372 KUHP mengenai tindak penggelapan dan Pasal 378 KUHP mengenai tindak penipuan. Pada kasus tersebut, hukumnya bisa berubah ke kasus pidana. Jadi meski sudah dilindungi HAM tapi jika pemilik hutang melakukan tipu muslihat atau tindakan merugikan, maka ia bisa berakhir di penjara. Prosedur pelaporannya sama seperti tindak pidana yang lain. Yang jelas Anda harus memiliki bukti kuat dan kalau perlu mendatangkan berbagai saksi. Hal ini juga berlaku untuk kasus-kasus lainnya agar pelaku bisa dituntut secara pidana.

Demikian penjelasan dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya.