Dijawab tanggal 2023-06-19 15:46:00+07

Sebelumnya kami mengucapkan trema kasah telah menghubungi Halo JPN Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasi kalanya. Berkaitan dengan pertanyaan saudara ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan

1. Hutang piutang sebagai suatu perjanjian yang tunduk pada syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan meraka yang membuat kontrak, terhadap suatu hal tertentu, dan sustu sebeb yang halal.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut tidal terdapat syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
3. Dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu sebagaimana ditentukan Pasal 164 HIR terdapat alat bukti diantaranya adalah alat bukti tertulis (Surat) karena dalam suatu hubungan keperdataan surat sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.
4. Dalam Hukum Acara Perdata terdapat alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR yaitu Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Jadi apabila seseorang ingin menuntut pihak lain karena tidak membayar hutang berdasarkan perjanjian hutang piutang secara lisan ke Pengadilan maka orang tersebut (Penggugat) dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian hutang piutang secara lisan tersebut disertai dengan alat bukti lain yang mendukung adanya perjanjian lisan tersebut seperti bukti pengiriman uang, kuitansi bermaterai dan lain sebagainya.