Dijawab tanggal 2023-03-20 10:23:06+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN. Adapun jawaban kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Pertanyaan saudara tentang Lahan saudara yang diambil atau dikuasai oleh PT Badak, akan tetapi bisa selesaikan terkait masalah pembayaran sudah hampir 30 tahun, sehingga kami beranggapan peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1993, maka berdasarkan peraturan yang berlaku terkait Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh PT Badak LNG selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1993
   TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM yang mencabut 
   1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. 
   2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh pihak swasta. 
   3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan. 

Yang mengatur Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Sedangkan Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara jual-beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. 

Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk : hak atas tanah; bangunan; tanaman; benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah. Bentuk ganti kerugian dapat berupa : uang; tanah pengganti; pemukiman kembali; gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Dalam surat Saudara menyampaikan sudah hampir 30 tahun belum selesai dan telah berulang kali dilakukan pertemuan tetapi tidak mencapai titik temu. Dalam permasalahan ini Saudara dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri untuk menuntut hak Saudara, tetapi yang perlu Saudara perhatikan sebelum mengajukan Gugatan Perdata, Saudara sebaiknya menyiapkan alat bukti sbegaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah

Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sehingga Saudara harus dapat menunjukkan dan membuktikan surat kepemilikan atas tanah Saudara yang telah dibebaskan oleh PT Badak LNG dan belum dilakukan pembayaran.Berkaitan dengan pertanyaan saudara tentang pembuangan limbah sembarangan oleh PT Badak sehingga menyebabkan saudara mengalami kerugian bisa di mintakan pertanggungjawaban secara hukum Perdata dan Pidana. Secara hukum perdata bisa mengajukan ganti kerugian secara formill maupun materiil akibat yang di timbulkan dari penccemaran limbah tersebut berdasarakan bukti dukung yang diajukan. Sementara itu dari sisi Pidana maka dapat dikenakan Pasal 104 UUPPLH: (sanksi pidana dumping limbah) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

1. Berkaitan dengan pertanyaan saudara tentang pembuangan limbah sembarangan oleh PT Badak sehingga menyebabkan saudara mengalami kerugian bisa di mintakan pertanggungjawaban secara hukum Perdata dan Pidana. Secara hukum perdata bisa mengajukan ganti kerugian secara formill maupun materiil akibat yang di timbulkan dari penccemaran limbah tersebut berdasarakan bukti dukung yang diajukan. Sementara itu dari sisi Pidana maka dapat dikenakan Pasal 104 UUPPLH: (sanksi pidana dumping limbah) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

1. Terhadap ancaman paksaan dan sampai menodongkan senjata kepada Saudara dapat kami sampaikan setiap orang dilarang membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam jenis apapun untuk mengancam maupun melukai orang lain. Apabila Saudara keberatan terhadap Tindakan tersebut Saudara dapat melaporkan ke Kepolisian dimana kejadian tersebut terjadi. 

Laporan dalam Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Saudara dapat melaporkan dugaan tindak pidana membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan orang yang saudara laporkan. 

Terhadap Tindakan pengancaman Saudara dapat melaporkan Tindakan Pengancaman dan apabila menyebabkan luka dapat membuat laporan terjadi Penganiayaan.Terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didasarkan pada erdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya

Sebagaimana diatur Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Undang-Undang tersebut, seseorang yang memiliki, menyimpan, atau bahkan menggunakan senjata tajam tidak sesuai fungsinya akan dikenakan pasal tersebut. Apabila penyidik dari kepolisian menemukan fakta bahwa senjata tajam akan digunakan untuk perbuatan kriminal, maka pelaku bisa saja dihukum penjara selama 10 tahun kurungan badan. Aturan hukum menakuti orang dengan senjata tajam yang selanjutnya ini diatur dalam Undang-Undang Penganiayaan Pasal 351. Undang-Undang Penganiayaan Pasal 351 ini merupakan pasal yang menjerat pelaku pengancaman dan penganiayaan dengan senjata tajam.

Demikan kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bontang secara gratis