Dijawab tanggal 2023-05-23 07:31:28+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN Kejaksaan Negeri Baubau Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Pasal 44 angka 13 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 106 ayat (1) UU Perindustrian menyatakan perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Kewajiban berlokasi di kawasan industri dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: 

1. belum memiliki kawasan industri;
2. telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis; atau
3. terdapat kawasan ekonomi khusus yang memiliki zona industri.

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di kawasan industri juga berlaku bagi: 

1. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
2. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Kemudian pada Pasal 107 ayat (2) dan (3) UU Perindustrian menegaskan perusahaan industri yang tidak berlokasi di kawasan industri akan mendapatkan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda administratif;
3. penutupan sementara;
4. pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri; dan/atau
5. pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri.

Di sisi lain, terkait peran serta masyarakat juga diatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri yang diwujudkan dalam bentuk: 

1. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
2. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Masyarakat pun berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri. 

Kemudian menjawab pertanyaan Saudara, kami menyarankan agar Saudara dan warga lainnya melaporkan kondisi ini kepada Suku Dinas Perindustrian di wilayah kota/kabupaten tempat Saudara tinggal.

Nantinya Suku Dinas Perindustrian akan melakukan pengecekan dan apabila ditemukan pelanggaran, maka perusahaan industri akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diterangkan sebelumnya.

Langkah hukum lainnya yang dapat Saudara tempuh adalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Perbuatan

2. Melawan hukum

    Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila memenuhi kriteria:

• bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
• bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
• bertentangan dengan kesusilaan; dan
• bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

 3. Kesalahan

Pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dapat diartikan secara luas mencakup kealpaan atau kelalaian dan kesengajaan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan saja.

 4. Kerugian

Kerugian dapat berupa kerugian materiil (kekayaan) maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat diperolehnya, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kerugian terhadap rasa takut, sakit atau kehilangan kesenangan hidup.

 5. Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat atau kausalitas diperlukan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara PMH dengan kerugian yang ditimbulkan.

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Baubau secara gratis.