Dijawab tanggal 2022-06-30 10:39:06+07

Selamat Malam.
Kami Jaksa Pengacara Negara (JPN) Datun Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta menyampaikan terima kasih kepada Saudara karena telah menghubungi Halo JPN.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2012, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya memiliki kewenangan otonom dalam urusan pemerintahan saja, namun juga diberikan kewenangan dalam urusan keistimewaan, salah satunya adalah di bidang pertanahan. Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan tersebut Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya, sedangkan tanah bukan keprabon terdiri dari tanah desa, tanah yang digunakan masyarakat/institusi dengan Serat Kekancingan atau belum dengan Serat Kekancingan dan tanah yang belum digunakan. Terhadap tanah yang digunakan masyarakat/institusi diberikan hak adat dengan Serat Kekancingan. Hak adat tersebut bisa berupa Magersari, Ngindung, Anganggo atau Anggaduh. Dengan demikian tidak dimungkinkan masyarakat/institusi memiliki hak milik di atas tanah Kasultanan/Kadipaten di DIY, termasuk juga WNA. Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2022, Hak Milik Kasultanan dan Kadipaten di atasnya dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan memperhatikan isi Serat Kekancingan. 

Semoga jawaban yang Kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.