Dijawab tanggal 2022-09-05 09:13:57+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN.

Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Aturan terkait Sumber Daya Air:

Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang  mencabut Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan setelah Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 berlaku kembali Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2019, Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementrian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan Wilayah Sungai.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

• Tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air.
• Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air.
• Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia.
• Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak.
• Prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa.
• Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e dipenuhi dan masih terdapat kesediaan air.     

Bahwa Pasal 10 UU No.17 Tahun 2019 menegaskan; 

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas;

• Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu diwilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.

Bahwa Pasal 16 UU No.17 Tahun 2019 menegaskan: 

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

• Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk   kebutuhan bukan usaha  dan izin  penggunaan  Sumber  Daya  Air untuk   kebutuhan  usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai  dalam satu kabupaten/kota. 

Pasal 75 UU No.17 Tahun 2019 menegaskan:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

1. Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis.
2. Permohonan izin  Penggunaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan belum dikeluarkan izinnya wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

Bahwa Perusahaan yang mengelola air permukaan di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Badan Usaha Milik Desa (PT.Harapan Putra Anambas) yang mengelola air permukaan bersumber dari Air Sungai Bandung Kepulauan Riau, dan sejak Tahun 1995 sudah menjalankan usahanya berdasarkan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) Nomor 001/540/SI-Distamben/2005 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2005 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna dan berakhir pada tanggal 31 Juni 2007.

Bahwa pada Tahun 2020 Badan Usaha Milik Desa Bayat (PT.Harapan Putra Anambas) mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan Supply Air di Desa Air Bandung, Desa Bayat  Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam dengan Surat Nomor:1/HPA/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020, dan telah diterbitkan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan supply Air di Sungai Air Bandung, Desa Bayat, Kabupaten Kepulauan Anambas dari  Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam dengan Surat Nomor:SA0203-BWS4/36 tanggal 22 Januari 2021.

Bahwa selanjutnya Badan Usaha Milik Desa Bayat (PT.Harapan Putra Anambas) mengajukan Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta dengan Surat Nomor:04/HPA/2/2021 tanggal 20 Maret 2021, dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:809/KPTS/M/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Sumber Daya Air atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perseroan Terbatas Harapan Putra Anambas Untuk Supply Air ke Kapal di Sungai Air Bandung Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak 22 Juni 2021.

Bahwa seyogyanya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Badan Usaha Milik Desa Bayat Kabupaten Anambas (PT.Harapan Putra Anambas) dilaksanakan secara berkesinambungan, apabila dalam periode tertentu habis dapat diajukan kembali perijinannya pada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber air Sungai Bandung tersebut tidak illegal, dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bayat dapat mengajukan dan melaporkan perizinan pada Bupati Kepulauan Anambas atau Dinas yang mengeluarkan perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air di Kab. Kepulauan Anambas.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri.

Bahwa Sungai Bandung yang melintas di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Sungai di Kepulauan Riau. 

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara gratis.