Pada prinsifnya apabila terjadi perceraian terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama, maka apabila salah satu pihak mengajukan hak asuh atas anak apabila terjadi perceraian maka Pengadilan Agama akan memutuskan siapa yang paling berhak atas hak asuh anak, apakah bapaknya atau ibunya. dalam hal ternyata tidak ada permintaan atau putusan terkait hak asuh anak maka para pihak seharusnya dapat menyepakati tentang hak asuh anak apakah anak berada sama dengan bapaknya atau dengan ibunya, sebab meskipun terjadi perceraian, mantan suami dan mantan istri wajib tetap merawat dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan menjadi kewajiban seorang Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan kewajiban ini berlaku sampai si anak bisa mandiri atau anak itu kawin, kecuali bapaknya tidak mampu maka ibunya juga berkewajiban untuk membiayai si anak.

Apabila saudari merasa bahwa si anak yang berada dengan Bapaknya tidak terurus karena sibuk dengan pekerjaannya atau tumbuh kembangnya kurang bagus bagi si anak maka saudari dapat meminta agar si anak berada dalam pengasuhan saudari dengan dibicarakan secara baik-baik dengan bapaknya dan dijelaskan bahwa hal itu semata-mata demi kepentingan tumbuh kembang anak sudari, tetapi apabila bapaknya tetap tidak mau menyerahkan juga, maka salah satu jalannya adalah dengan mengajukan gugatan/ permohonan terkait hak asuh anak agar diberikan kepada saudari melalui pengadilan Agama, sepanjang waktu perceraian terjadi belum pernah di putuskan terkait adanya hak asuh anak.

Demikian solusi yang bisa kami berikan kepada saudari semoga ada secercah pencerahan dalam menyelesaikan permasalahan yang saudari alami. terima kasih