Dijawab tanggal 2024-07-10 09:08:33+07

Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (7) Permen ATR BPN 1/2021.

Dikutip dari laman ATR BPN, syarat yang dokumen untuk membuat sertifikat tanah hak milik adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Bukti asli perolehan tanah atau alas hak;
5. Surat-surat bukti asli pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah;
6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayang uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Merujuk asas jual beli tanah yang berasaskan tunai dan terang sebagaimana diatur dalam  Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama dan asas terang adalah jual beli tanah yang dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Dalam prakteknya,  jual-beli tanah baru memenuhi asas terang apabila telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jika jual beli tanah berbentuk bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran tanpa AJB, maka bukti tersebut tetap dianggap sah merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1457 KUH Perdata. Namun kekuatan hukum jual beli tanah dengan kwitansi tersebut tidak kuat, tetapi tetap bisa dijadikan dasar sebagai bukti peroleh hak untuk melakukan  penyertifikatan tanah.