Dijawab tanggal 2024-05-20 09:12:20+07

Bahwa hukum memaksa menikah atau pemaksaan nikah tidak ada ketentuan pidana yang secara tegas atau eksplisit yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan keluarga saudara tersebut yang mengingatkan untuk segera menikah dengan cara memaksa

Namun demikian, terdapat satu pasal yang berpotensi menjerat pelaku dalam hal perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana  atau Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana baru yang akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 202, ]yang mengatur mengenai pasal pemaksaan dan pengancaman dengan bunyi berikut ini:

Agar seseorang dapat dijerat pasal di atas, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Adapun R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238) mengatakan, yang harus dibuktikan adalah:

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Definisi “kekerasan” menurut R. Soesilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Sehingga, terkait hukum pemaksaan kehendak untuk menikah dengan memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal di atas, saudara dapat melaporkan perbuatan kerabat yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran pasal tersebut di atas ke pihak kepolisian.