Dijawab tanggal 2024-08-12 11:42:55+07

Selamat datang di Halo JPN Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Terimakasih telah menghubungi kami. 

Kami akan membantu menjawab pertanyaan Saudara

Pada dasarnya membuat laporan di kantor kepolisian adalah hak semua WNI. Akan tetapi tentu tidak semua laporan dapat diproses karena beberapa hal. Misalnya perkara tersebut ternyata bukanlah perkara pidana sehingga seharusnya perkara tersebut dibawa ke ranah perdata. Untuk kasus yang dialami oleh teman anda dapat dikategorikan sebagai perkara perdata karena berkaitan dengan perikatan atau perjanjian pinjam meminjam. Apabila pihak debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya misalnya melunasi hutang tepat waktu maka hal tersebut dikatakan dengan wanprestasi. Akan lebih tepat, jika teman anda memberikan somasi terlebih dahulu kepada si debitur agar segera melunasi hutangnya. Jika setelah 3 (tiga) kali di somasi masih tidak ada itikad baik maka perkara tersebut bisa diajukan gugatan ke pengadilan negeri yaitu gugatan wanprestasi. Lantas, kapan perkara tersebut dapat dilaporkan secara pidana? Perkara tersebut bisa diproses secara pidan ajika di dalamnya dapat dibuktikan adanya unsur-unsur penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh si debitur. Tentu hal ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 atau 372 KUHP. Dapat juga dilaporkan ke kepolisian, apabila saat dilakukan penagihan hutang terdapat ancaman atau kekerasan verbal maupun fisik dari debitur atau diketahui debitur melakukan upaya pemalsuan terhadap beberapa dokumen.