Dijawab tanggal 2024-05-20 08:54:43+07

KUH Perdata secara spesifik mendefinisikan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontrak semata-mata tetapi juga memperhatikan perbuatan sebelum dan sesudahnya. Perbuatan sebelumnya (pracontractual) meliputi tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan perbuatan sesudahnya (postcontractual) adalah pelaksanaan perjanjian

Agar suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak, syarat sah perjanjian harus dipenuhi sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika dikaitkan dengan pertanyaan saudara, saudara dipaksa oleh tetangga untuk membeli mobilnya, pada prinsipnya perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum apabila dilandaskan pada kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Hal ini diatur Pasal 1321 KUH Perdata.

Dalam situasi tertentu, terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan kesepakatan atau persesuaian kehendak yang disebabkan adanya cacat kehendak untuk terjadinya perjanjian. Cacat kehendak tersebut meliputi:

1. Kesehatan (dwaling);
2. Penipuan (bedrog);
3. Paksaan (dwang).

Selanjutnya, Pasal 1323 KUH Perdata menyebutkan paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan.

Sehingga saat saudara dipaksa oleh penjual untuk membeli mobil. Tindakan pemaksaan ini jelas bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat. Konsekuensinya, jual beli mobil tersebut menurut kami menjadi dapat dibatalkan

Kemudian terhadap pertanyaa setelah dilakukan test drive ternyata kondisi mobil yang dijual tersebut tidak mulus dan banyak masalah. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1491 KUH Perdata yang mengatur penanggungan menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin:

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
2. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alas untuk pembatalan perjanjian.

Lebih lanjut, Pasal 1504 KUH Perdata menyebutkan penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Penjual harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.

Karena saudara baru mengetahui kekurangan mobil itu setelah melakukan test drive, sehingga menurut kami apa yang dilakukan penjual termasuk menjual barang yang memiliki cacat tersembunyi. Sehingga jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, ia wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. Oleh karenanya, cacat tersembunyi itu seharusnya menjadi tanggung jawab penjual.

Selain KUH Perdata, dalam UU Perlindungan Konsumen, Anda selaku konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Apabila saudara ingin membatalkan perjanjian jual beli setelah membayarkan uang muka, akibat hukumnya adalah uang muka yang telah dibayarkan tidak bisa kembali. Karena dalam Pasal 1464 KUH Perdata telah mengatur jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar atau uang muka, salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh mengembalikan uang muka.

Sehingga penjual tidak wajib untuk mengembalikan uang muka. Suadara hanya dapat membatalkan perjanjian jual beli, namun penjual tidak wajib untuk mengembalikan uang muka yang telah diterimanya