Dijawab tanggal 2024-03-26 10:38:46+07

baiklah terimakasih atas pertanyaanya, terlebih dahulu kita bahas peraturan yang menyangkut pembatalan pernikahan. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan dan penjelasannya menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.Persyaratan ini ada dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengacu pada keterangan Anda, adanya unsur paksaan mengindikasikan bahwa Anda tidak menyetujui perkawinan tersebut. Kemudian mengenai syarat pembatalan perkawinan dan alasan pembatalan perkawinan sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 71 KHI yang Anda sebutkan, berikut bunyi selengkapnya :

Pasal 27 UU Perkawinan

(1)  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2)  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3)  Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 71 KHI

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Ini berarti salah sangka dan paksaan memang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Namun sayangnya, pasal-pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud “paksaan” maupun “salah sangka” yang dimaksud.

Sehubungan dengan ini, H. Abdul Manan dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (hal.66–67) menjelaskan bahwa biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh istri.

Anda dapat saja menggunakan alasan “salah sangka” yaitu salah sangka terhadap istri Anda mengenai kehamilan yang semula dikira anak Anda padahal ternyata bukan sebagai alasan pembatalan perkawinan. Namun, Anda perlu memperkuat alat bukti tentang hal tersebut itu.

Prosedur Pembatalan Perkawinan

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Atau, bagi penganut agama Islam diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.Demikian jawaban dari kami terkait pembatalan perkawinan karena merasa tertipu setelah menikahi wanita hamil, semoga bermanfaat.