Dijawab tanggal 2023-04-05 11:29:35+07

Selamat Pagi Ibu Marice
Terima Kasih sebelumnya Kami Ucapkan karena sudah menggunakan Jasa Aplikasi Halo JPN pada Datun Kejari Biak Numfor.
Dapat saya jelaskan jawaban atas pertanyaan Ibu sebagai berikut :

Bahwa untuk melaporkan suami anda kepada aparat penegak hukum (Polisi) adalah hak ibu sebagai warga negara atas kejadian yang ibu alami yaitu pemukulan, dimana Atas kekerasan fisik tersebut, pelakunya (suami) dapat dikenai hukum pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yakni setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta

Bahwa dapat saya sampaikan Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur sejumlah ketentuan berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bahwa dengan kata lain, jika dilihat dari bagaimana perceraian itu dapat dilakukan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, perceraian itu hanya sah apabila melalui proses sidang di pengadilan dan juga agar sah menurut hukum.

Demikian jawaban dari kami Datun Kejari Biak terkait perceraian tanpa sidang pengadilan, semoga bermanfaat Ibu Marice

Terima Kasih