Dijawab tanggal 2023-07-20 09:35:34+07

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku”.
2. Perkawinan Siri tersebut pada dasarnya merupakan perkawinan di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak tercatatnya perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dalam hal ini nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum negara.
3. Namun demikian, pernikahan siri tetaplah sah secara agama dengan memenuhi beberapa syarat yang menjadi rukun dalam nikah siri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” jo. Pasal 39 - Pasal 44 (larangan kawin).
4. Maka dari itu, jika dalam hal ini si istri ingin memperjuangkan atau mendapatkan haknya tersebut dengan adanya kekuatan hukum maka upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu melakukan isbat nikah atau pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Yang hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yang pada dasarnya pasangan yang telah melakukan Perkawinan Siri dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat. Yang dalam hal ini, Itsbat nikah adalah cara pengesahan yang dapat ditempuh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah secara hukum agama (siri) untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama perkawinan tersebut sehingga dapat berkekuatan hukum.