Dijawab tanggal 2023-11-20 07:19:56+07

Terima kasih telah mengunjungi website pelayanan Hukum Halo JPN pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sinjai.

Sebelum kami memberikan jawaban atas pertanyaan anda, perlu kami sampaikan bahwa jawaban yang kami berikan pada website ini bukan merupakan Legal Opini dan tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan.

Terkait pertanyaan anda,

1. sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan tentang perjanjian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Lebih lanjut dalam KUHPerdata mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian antara lain:

• kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
• kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
• suatu pokok persoalan tertentu;
• suatu sebab yang tidak terlarang

1. Selanjutnya perlu dipahami arti dan kegunaan materai dalam suatu dokumen.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bahwa meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. Sedangkan bea meterai adalah pajak atas dokumen.

Adapun kegunaan materai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai antara lain:

1. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
2. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai;
3. menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
4. menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; 
5. menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dapat diketahui bahwa materai bukanlah merupakan suatu syarat sah perjanjian. Karena syarat sah perjanjian ada 4 sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun fungsi dari suatu materai adalah sebagai bentuk pembayaran pajak suatu dokumen  apanila ingin dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.