Dijawab tanggal 2023-07-18 14:30:20+07

1. Saudara Santi tidak menjelaskan agama masing-masing pihak, mengingat nilai pembagian warisan akan menjadi berbeda atas aturan-aturan yang akan diberlakukan aturan-aturan yang akan diberlakukan. Aturan pembagian warisan yang telah diatur melalui KUH Perdata di kompilasi Hukum Islam namun demikian sesuai informasi yang disampaikan oleh saudara santi, Ibu Elisabeth telah membagi menggunakan wasiat, ini yang pertana kali harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh para ahli waris. Untuk penyelesaian urusan warisan ini Sdr Santi dapat melakukannya sendiri atau dapat menyerahkan kuasa kepada pihak lain. Apabila diselesaiakan sendiri, saudara Santi dapat berembug secara kekeluargaan dengan para ahli waris lainnya dalam rangka untuk peralihan hak atas tanah melalui warisan dengan menyiapkan sertipikat, kartu keluarga, KTP, Akta kematian  pewaris wasiat dalam rangka untuk mendapatkan surat keterangan Hak waris yang akan digunakan sebagai dasar BPN untuk melakukan pengukuran atas pemecahan warisan kemudian baru diterbitkan sertipikat untuk masing-masing ahli waris. Dengan mengacu pada Peraturan menteri Agama No. 3/97 tentang pendaftaran tanah, yang terakhir di perbarui dengan peraturan Kepala BPN RI No. 16 Tahun 2021 pasal III (1) ditambah lagi dengan surat pernayatan ahli waris dengan disasksikan 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, akta keterangan hak mawaris dari notaris yang berkedudukan ditempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
2. Selanjutnya menganai pertanyaan sdr Santi nomor 2 , kepemilikan atas suatu bidang tanah telah diatur dengan UU Agraria yang dikenal dengan UUPA. Kepemilikan hak atas tanah sebagai mana UU Pokok Agraria dibagi menjadi 6, salah satuynya adalah hak milik. hak milik dalam hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertipikat tanah (SHM). Dengan memiliki sertipikat hak milik, seseorang dapat menggunakan, memanfaatkan bahkan menjual. persoalan sdr santi sampai saat ini belum membalik nama hak waris atas tanah tersebut. terdapat kewajiban dari sdr. Santi untuk mendapatkan hak waris tanah yaitu membayar pajak yang dikenal dengan BPHTB yang besarnya 2,5% di hitung dari harga pasar atas perolehan objek waris, ini yang harus dipenuhi dahulu, baru kemudian memberitahukan kepada ahli waris lainnya mengenai rencana penjualan atas jatah warisannya tersebut baru kemudian sdr.Santi baru bisa menjual kepada pihak lainnya.