Pada prinsifnya hubungan perkawinan adalah merupakan hubungan hukum keperdataan antara orang dengan orang, sehingga persoalan adanya nikah secara siri yang dilakukan oleh K merupakan urusan antara yang bersangkutan dengan suami sirinya dan tidak ada kaitannya dengan instansi dimana K bekerja, namun demikian akan menjadi persoalan ketika K yang melakukan pernikahan siri dilaporkan ke instansi tempatnya bekerja oleh orang lain yang memiliki kepentingan langsung misalnya istri yang sah dari suami siri K, karena seorang Pegawai yang melakukan suatu hubungan hukum berupa pernikahan apalagi nikah siri haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai yang bersangkutan, apabila ada pihak yang melaporkan  adanya pernikahan siri yang dilakukan yang dilakukan oleh K, maka tentu instansi tempat K bekerja harus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab sebagai seorang pegawai disuatu instansi yang melakukan perbuatan hukum meskipun merupakan urusan pribadinya namun tetap saja sedikit banyak akan mempengaruhi instansi di mana K bekerja, dan apabila perbuatan yang dilakukan oleh K bertentangan atau melanggar ketentuan yang digariskan oleh instansi tempatnya bekerja, maka tentu saja akan ada tindakan yang akan diterima oleh K.

Demikian penjelasan hukum yang dapat kami berikan, semoga dapat menjawab atas permasalahan hukum yang saudara tanyakan, apabila saudara memerlukan penjelasan yang lebih banyak lagi terkait permasalahan, maka saudara dapat datang ke tempat kami Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, insyaallah akan kami layani.  Wassalam.