Orangtua saya mempunyai Usaha Kost yang berada di Kota Sungai Penuh. Dari seluruh Kamar Kost yang disewa, ada satu penyewa kos yang sudah terlambat 2 bulan tidak membayar dan tidak tinggal di kos tersebut selama 2 bulan tetapi barang-barangnya tidak dikeluarkan. Saya sudah berusaha menghubungi tetapi tidak ada respon dan untuk perjanjian sewa menyewa dibuat dalam bentuk kontrak tertulis.
Saya ingin menanyakan bagaimana jalan keluarnya agar barang-barang milik penyewa kost tersebut dapat orang tua saya keluarkan karena kamar tersebut tidak bisa disewa orang lain?
Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa
Kewajiban pihak yang menyewakan sesuai ketentuan Pasal 1550 KUH Perdata adalah:
Pihak yang menyewakan juga wajib menanggung cacat tersembunyi (kerusakan-kerusakan skala besar atas objek sewa), dan juga wajib untuk mengganti rugi atas kerugian yang diderita penyewa terhadap penggunaan objek sewa.
Sedangkan kewajiban penyewa sesuai ketentuan Pasal 1560 sampai dengan 1566 KUH Perdata adalah:
Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa
Berdasarkan Pasal 1570 dan 1571 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa itu berakhir ketika:
Jika Penyewa Tak Mengosongkan Objek Sewa Setelah Perjanjian Sewa Berakhir
Mengenai penyewa kamar/kos yang tidak menyerahkan atau mengosongkan objek yang disewanya setelah masa sewa berakhir, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau cidera janji. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur (dalam hal ini pihak yang menyewakan) sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian/kontrak oleh pihak debitur (penyewa), mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi atas dasar wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu).
Selanjutnya, Pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa:
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Demikian pula menurut ketentuan Pasal 1267 KUH perdata yang menyatakan bahwa:
Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Dengan demikian hak kreditur tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:
Dari penjelasan di atas, pemilik objek sewa sekaligus pihak yang menyewakan dapat meminta pembayaran terhadap 2 bulan harga sewa yang belum dibayarkan, serta mengeluarkan barang-barang milik penyewa dari kamar kos dan menempatkan pada ruang yang tersedia dengan biaya yang ditanggung oleh penyewa. Namun harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kerusakan atau kehilangan barang-barang milik penyewa tersebut. Kami menyarankan proses mengeluarkan barang-barang milik penyewa tersebut, dapat pula disaksikan oleh Ketua RT/Pengurus RT yang dapat menjadi saksi, yang menyaksikan proses tersebut telah dilaksanakan secara patut dan layak (berhati-hati). Apabila tidak tersedia ruangan yang dapat menjadi tempat penyimpanan barang-barang milik penyewa, maka sewa kamar/ruangan kos tersebut dapat terus diperhitungkan sebagai kewajiban dari penyewa.
Proses penyelesaian pembayaran dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada penyewa agar menyelesaikan tunggakan (utang) harga sewa, namun apabila penyewa tidak juga membayar, maka pihak yang menyewakan dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasidengan tuntutan ganti kerugian (rugi, biaya dan bunga) serta meminta kepada hakim agar melakukan penyitaan terhadap harta benda milik penyewa termasuk barang-barang milik penyewa yang ada dalam kamar/ruang kos tersebut, sebagai jaminan pelaksanaan putusan apabila penyewa (tergugat) tidak melaksanakan putusan secara sukarela.