Dijawab tanggal 2024-10-12 17:51:10+07

Dalam situasi perceraian, hak dan kewajiban terkait nafkah anak diatur oleh hukum di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (jika Anda dan mantan suami adalah Muslim).

Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang dapat membantu Anda memahami bagaimana hak dan kewajiban terkait nafkah anak:

1. Hak Asuh Anak
  - Pada umumnya, hak asuh anak yang masih kecil (di bawah 12 tahun) biasanya jatuh kepada ibu, kecuali ada alasan khusus yang membuat pengadilan memutuskan sebaliknya. Jika anak ikut bersama Anda, berarti hak asuh berada di tangan Anda, kecuali ada keputusan lain dari pengadilan.

2. Kewajiban Nafkah Anak
  - Ayah memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, di mana disebutkan bahwa meskipun terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
  - Ibu, walaupun memiliki hak asuh, biasanya tidak diwajibkan secara hukum untuk memberi nafkah utama, tetapi dapat membantu secara sukarela.

3. Besaran Nafkah
  - Tidak ada patokan jumlah pasti mengenai besaran nafkah anak. Besaran tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai jumlah nafkah, Anda bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan besarannya.

4. Jika Nafkah Tidak Dibayar
  - Jika mantan suami Anda tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak, Anda bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut.

Jika ada perjanjian tertulis antara Anda dan mantan suami terkait nafkah anak, itu juga bisa menjadi acuan.