Dijawab tanggal 2024-04-03 08:35:10+07

• Untuk permasalahan ini akan kami jawab pertanyaan saudara yaitu :
• Dalam pasal 16 UUPA menjelaskan Hak-Hak atas tanah adalah:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Dan Hak-Hak lain

• Bukti hak milik atas tanah yang sah adalah berupa sertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk membangun dan memiliki bangunan diatas Hak Atas Tanah milik orang lain hanya dimungkinkan dengan adanya sewa menyewa. Dalam perkara ini Saudara menjelaskan bahwa ada orang lain mendirikan bangunan diatas tanah milik Saudara namun tanpa adanya perjanjian sewa menyewa ataupun izin dan ketika Saudara akan menjual Tanah milik Saudara sendiri malah diminta untuk membayar.
• Namun jika Saudara memilih jalan untuk menghancurkan bangunan liar dan mengeluarkan semua barangnya keluar rumah tersebut maka terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Saudara. Karena perbuatan penghancuran bangunan oleh Saudara tersebut melanggar aturan yang disebutkan pada pasal 200 ayat (1) KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang” dan pasal 406 ayat (1) KUHP “Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
• Solusi yang dapat kami sampaikan adalah dengan melapor kepada pihak Kepolisian dengan dasar penyerobotan tanah dengan dasar pelanggaran pasal 385 KUHP ataupun Saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat si pelaku ataupun wilayah obyek sengketanya tersebut dengan menggunakan dasar pasal 1365 BW yaitu Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga saudara melakukan pembongkaran atas bangunan liar tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap