Dijawab tanggal 2024-02-29 22:04:45+07

• Bahwa dari permasalahan yang disampaikan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami tentang gugatan perdata. Menurut Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono dalam bukunya “Membaca dan Mengerti” H.I.R Edisi Revisi, dalam sengketa perdata di pengadilan pihak berperkara paling tidak terdiri dari Penggugat dan Tergugat, kecuali ada insiden masuknya pihak ketiga dalam proses. Yang dapat menjadi pihak dalam perkara di pengadilan adalah setiap subjek hukum karena hanya subjek hukum-lah yang berhak melakukan perbuatan hukum (hal. 7). Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 Herzien Inlandsch Reglement (“H.I.R”) / Pasal 144 Rechtreglement voor de Buitengewesten?(“R.Bg”) yang menegaskan jika Penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya sepanjang yang mengatur sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat lagi.
• Bahwa dalam hukum perdata, kedudukan suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik dan bahkan dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut tentunya akan dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa Tergugat benar-benar telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:158/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 13 Januari 2021, dimana Majelis Hakim dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar adanya putusan perkara pidana. Berikut beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut:
  • “Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena pihak Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V baik secara pidana maupun secara perdata;
  • “Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memintakan menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim karena adanya bukti autentik berupa putusan Pengadilan masing-masing:
    • Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019, atas nama 3 Terdakwa (ketiganya Tergugat dalam perkara a quo);
    • Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY, tanggal 1 April 2020 (Bukti P – 666);
    • Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P – 667);
    • Dimana dalam putusan tersebut terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I belum menyerahkan emas seberat 1.136 kg (seribu seratus tiga puluh enam kilogram) kepada Penggugat maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.”
• Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
• Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, tentunya secara hukum Penggugat masih dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku (Tergugat) dengan tujuan untuk meminta pelaku (Tergugat) agar mengembalikan semua kerugian yang telah dialami secara nyata oleh Penggugat.