Dijawab tanggal 2024-09-11 07:22:17+07

Halo Mawaddah,
Terimakasih atas kepercayaan Saudara kepada layanan halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Kami mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan perwalian dalam pertanyaan Anda adalah hak pemeliharaan terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya. Hak pemeliharaan anak tersebut dikenal juga dengan hak asuh anak atau pengasuhan anak (hadhanah) yaitu upaya mengasuh anak, memberi makan, dan merawatnya.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua ketentuan yang mengatur mengenai hak asuh anak setelah perceraian yaitu KHI dan UU Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan diatur bahwa terhadap putusnya perkawinan terdapat beberapa akibat, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kemudian, pada Pasal 149 KHI ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan mut’ah (sesuatu uang/barang) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul (pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan badan);
2. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul; dan
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Aturan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam UU Perkawinan diatur bahwa hak asuh anak akibat perceraian diberikan kepada bapak dan ibu. Namun, apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak yang orang tuanya bercerai, pengadilan dapat memberi putusan terkait dengan penguasaan anak-anak tersebut jatuh pada siapa.

Selanjutnya, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 105 KHI, hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belummumayyiz(sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaannya.

Dalam kasus Anda, apabila Anda beragama Islam, Anda dapat merujuk ketentuan Pasal 105 KHI sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kedua anak Anda belum berusia 12 tahun dan diasumsikan belum mumayyiz, sehingga seharusnya hak asuh anak berada pada ibunya.

Namun, KHI juga mengatur lebih lanjut, bahwa apabila pemegang hadhanah (hak pemeliharaan atau hak asuh) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula menurut Pasal 156 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

Selanjutnya, terkait dengan biaya pemeliharaan anak, UU Perkawinan mengatur bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak. Akan tetapi, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

Sementara itu, menurut KHI, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun. 

Begitu pun dalam hal ini, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang berada di dalam pemeliharaan ibu. Namun, perlu diingat bahwa biaya tersebut juga harus memperhatikan kemampuan dari mantan suami.

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala secara gratis.