Dijawab tanggal 2024-03-22 10:15:39+07

Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Menjelaskan kepada  Sdr. Untung Subagio bahwa 

• Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan  dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. yang dkutip sebagai berikut  “ Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
• Sedangkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemmudian hari, sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.
• Dan dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1721 KUHPerdata yang berbunyi “ pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengemballikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”
• Bahwa ada cara yang dibenarkan menurut hukum menangih hutang yaitu  sebagai berikut: :

1. Menegur secara baik-baik kepada orang yang meminjam uang baik lewat telepon, atau datang langsung kepada yang berhutang. kemukakan maksud;
2. Membawa saksi yang mengetahui adanya hutang tersebut;
3. Membuat surat somasi atau teguran kepada yang berhutang yang isinya agar segera melunasi hutang tersebut. 

• Namun Jika yang berhutang sulit untuk ditagih hutangnya maka perjanjian hutang yang telah ada atau buat perjanjian baru di atas materai dan merubah cara  pembayaran agar lebih mudah dengan cara cicilan, Jika semua cara tersebut juga tidak membuahkan hasil maka ada 2 (dua) cara yaitu : 

1. Dengan menempuh jalur hukum pidana dan melaporkan tentang penipuan;
2. mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri

• Tetapi  sebelumnya  terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah dan mediasi dengan Sdr. Bagas, Mediasi merupakan bentuk intervensi penyelesaian konflik dalam masyarakat yang membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai penengah.