Dijawab tanggal 2023-08-22 15:23:56+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN

            Sebelum kami menjelaskan lebih jauh, Kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Gadai. Gadai berdasar pada Pasal 1150 BW menjelaskan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda, yang diserahkan kepadanua oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas Namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dan apabila Gadai tersebut yang dilakukan Vario dengan Kreditornya tersebut dituangkan ke dalam bentuk tertulis maka akan memudahkan perbuatan hukum lainnya semisal mengalihkan atau menjual jaminan kebendaan tersebut.

            Jika kita memahami apa yang ada dalam Pasal 1155 BW yang menjelaskan bahwa Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

            Berdasarkan ketentuan tersebut maka timbul lah Hak Kreditur (Penerima Gadai) untuk melakukan pengalihan ataupun menjual objek gadai tersebut jika sampai Vario (Debitur) lalai dalam memenuhi perjanjiannya.

            Namun jika dicermati terkait pertanyaan yang Saudara ajukan dapat menggambarkan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berada di bawah tangan atau bukan akta otentik di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat semua bentuk akta otentik. Karena perjanjian tersebut merupakan akta di bawah tangan maka diperlukan adanya Saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 1865, 1866, dab 1902 BW. Namun tidak semua orang bisa menjadi saksi dalam suatu perjanjian bawah tangan tersebut. Dalam 1912 BW menjelaskan bahwa saksi minimal harus berusia 15 Tahun, dan di 1909 BW menjelaskan bahwa:

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak:
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Jadi fungsi saksi dalam suatu perjanjian di bawah tangan adalah untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai suatu perjanjian tersebut. 

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Layanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Mataram secara Gratis.